"Mendikbud tidak sekadar meminta maaf tetapi juga harus bertanggungjawab dan mundur dari jabatannya. Mendikbud sudah membuat jutaan peserta UN mengalami stress berat atas kacau balaunya pelaksanaan UN 2013," kata Retno di Kantor ICW, Kalibata, Jakarta, Selasa (16/4/2013).
Selain itu kata Retno, FSGI meminta agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mampu memerintahkan Mendikbud untuk tidak menyelenggarakan kembali UN tahun depan. "Ini adalah UN terakhir. UN berbiaya tinggi tapi tidak mengukur kualitas pendidikan Indonesia yang sebenarnya. Selain itu, kebijakan UN jelas ilegal dan tidak menghormati keputusan Mahkamah Agung, sudah ilegal, gagal pula dalam pelaksanaannya," ujar dia.
FSGI juga meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menginvestigasi kasus kegagalan PT Ghalia Indonesia selaku perusahaan percetakan soal UN, sehingga mengakibatkan 11 provinsi tertunda UN dan 1,1 juta siswa mengalami stress atas penundaan ini.
"PT Ghalia dan percetakan lain harus di investiagasi karena percetakan lain pun tidak beres dalam menyiapkan soal UN. Para pejabat Kemendikbud yang terkait dengan tender pengadaan soal juga harus diperiksa," tandasnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar